Nerassuara.com – Hubungan antara organisasi masyarakat Islam dan kekuasaan di Indonesia saat ini mengalami pergeseran fungsi yang amat tajam, jarak yang dulu dijaga rapat mulai longgar dengan sendirinya. Pada dasarnya ormas Islam tumbuh besar dari denyut nadi akar rumput dan berakar di tengah masyarakat sebagai jangkar peradaban dengan mengurus pendidikan, mengasuh anak yatim, memberdayakan ekonomi, merawat solidaritas sosial.

Secara historis, ormas Islam menempatkan diri sebagai kompas moral pemerintah dengan menjaga jarak aman dari lingkaran kekuasaan, ini bukan karena sikap anti pemerintah, melainkan kesadaran kritis bahwa kekuasaan punya cara halus untuk merangkul dan mengikat pihak yang berpotensi melawannya. Bahwa selama jarak itu terawat, ormas islam memiliki kemerdekaan hakiki dengan bebas mendukung kebijakan yang bersifat pro rakyat dan sesekali tak segan bersuara lantang saat kebijakannya menyimpang.

Independensi itu belakangan mulai tergerus dengan daya tarik magnet kekuasaan. Kenapa ini terjadi?,  saya mencoba mengurainya melalui pikiran sosiolog Bourdieu, bahwa pemerintah dan ruang publik adalah sebuah arena tempat berbagai pihak bertarung menggunakan senjata yang mereka miliki.

Pemerintah dan elite politik memegang kelimpahan modal ekonomi dan kekuasaan, yang berwujud jabatan, aturan, anggaran, dan proyek strategis lainnya. Sementara ormas Islam sendiri membawa modal sosial berupa jutaan pengikut setia di bawah, sedang modal simbolik berupa kesucian agama, wibawa moral, dan legitimasi fatwa.

Dalam arena tersebut, modal simbolik ormas Islam adalah komoditas dengan nilai tukar luar biasa tinggi. Dan itu yang dibutuhkan para Elite politik untuk sekedar mengamankan suara pemilu, memoles citra, dan meredam protes saat kebijakan mereka merugikan masyarakat. Tidak heran jika Elite ormas diberi jatah kursi, mengantongi izin tambang, serta mendapat jatah dapur MBG  sebagai bentuk pertukaran bukan pemberian cuma-cuma.

Dari sisi ormas Islam ternyata juga membutuhkan biaya untuk bergerak, jika terlalu bersikap idealis untuk menolak seluruh proyek dan fasilitas pemerintah bisa jadi akan membuat organisasi kesulitan menjalankan program, kaderisasi, dan pelayanan sosial. Titik krusialnya ada pada sejauh mana ketergantungan pada proyek itu mulai menggeser visi dan kemandirian organisasi, apakah ormas memang gagal membangun sumber pendanaan mandiri, atau jabatan ketua organisasi diam-diam berubah jadi jembatan menuju kekuasaan politik.

Terlepas dari jawabannya, setiap arena kekuasaan punya aturan mainnya sendiri, dan tokoh agama yang masuk ke birokrasi atau bisnis ekstraktif pemerintah tak lagi mengubah sistem itu, sebaliknya sistemlah yang menuntunnya tunduk pada logikanya. Bahkan ormas dengan lambang bumi dan matahari, yang berdiri untuk membela kaum mustadhafin, tetap bisa terjun mengelola proyek yang rekam jejaknya kerap berbenturan dengan hak dan kebutuhan masyarakat. Anehnya, hal ini kerap dibenarkan atas nama kepentingan umat yang lebih besar.

Praktik problematis yang dibungkus jargon mulia lalu diterima sebagai kewajaran, inilah yang disebut doxa yang beroperasi lewat kekerasan simbolik, bekerja halus meninabubukkan pikiran dan mendisiplinkan nalar kritis.

Salah satu wujudnya tampak dalam beberapa forum penting organisasi belakangan, yang mulai menampilkan wajah baru, misalnya tamu kehormatan dari lingkaran kekuasaan duduk di kursi depan, disambut lebih meriah ketimbang tokoh yang puluhan tahun mengabdi di pesantren dan ormas tersebut.

Kedekatan dengan pejabat bahkan seolah menjadi kebanggaan tersendiri bagi organisasi, meski tak selalu jelas apa manfaat konkret yang diperoleh umat. Ironisnya, kedekatan itu justru dibungkus rapi di hadapan publik. Bahkan jarang ada tokoh yang jujur mengakui langkah itu murni kalkulasi untung rugi. Selalu ada kalimat pamungkas sebagai tameng seperti, semua demi kemaslahatan umat, atau alibi klasik lainnya, kita harus berdakwah dan masuk ke dalam kekuasaan.

Manfaat yang katanya untuk organisasi terkadang justru beriringan dengan perubahan mencolok dalam kehidupan sebagian elite misalnya rumah yang tiba-tiba menjadi besar, gaya hidup yang semakin mewah.  Apakah Yang sedang dibesarkan itu organisasi, atau justru elite di dalamnya? Sementara di bawah, anggota dan kader yang menjadi penopang utama organisasi masih bergulat dengan ekonomi yang lemah. Mereka hanya dicekoki doktrin tentang perjuangan, pengabdian, dan kebesaran organisasi, tetapi tidak selalu mendapatkan jawaban atas persoalan hidup yang nyata.

Bukan kebetulan kalau ketimpangan ini terus diproduksi, penukaran modal yang dibahas sebelumnya tidak berhenti di panggung nasional tetapi mengalir ke bawah dan mengubah budaya internal organisasi. Bourdieu menyebutnya perubahan habitus yaitu pergeseran mentalitas dan nilai dasar yang diyakini kolektif. Begitu elite di pusat mencontohkan bahwa berjejaring dengan kekuasaan adalah lambang kesuksesan, pengurus wilayah, cabang, hingga tingkat paling bawah pun ikut menduplikasi perilaku yang sama. Mengejar proposal, mendekati pejabat, dan bermanuver dukung-mendukung elite politik kini lebih menyibukkan organisasi ketimbang mengurus madrasah reyot atau advokasi warga miskin.

Titik paling parah dari kerusakan habitus terlihat saat pemilihan pemimpin organisasi, forum yang dulu sakral sebagai ajang adu gagasan keumatan kini bergeser jadi panggung tawar-menawar politik yang sangat transaksional. Bukan lagi soal kedalaman ilmu agama, seberapa sering ia berkeringat di pelosok desa, atau keteguhan prinsipnya. Yang diunggulkan adalah calon dengan bekingan partai politik, karpet merah menuju Istana, atau tawaran logistik yang melimpah.

Semua ini menuntut perenungan radikal dari ormas Islam, yang mana kekuasaan politik itu fana, masa jabatannya punya tanggal kedaluwarsa. Presiden akan lengser, partai penguasa hari ini bisa jadi oposisi di masa depan. Begitu masa itu tiba, modal politik dan ekonomi yang dikumpulkan lewat transaksi instan itu biasanya ikut hilang begitu saja.

Tapi ormas harus membayar harga yang jauh lebih mahal dari itu, yaitu kepercayaan dari rakyat kecil. SK Menteri atau izin proyek tidak pernah bisa membeli kepercayaan umat. Ia ditanam dan dirawat secara lambat, sunyi, penuh keringat di sekolah rakyat, pesantren pelosok, aksi solidaritas sosial.

Masyarakat umum bahkan akader ormas sesungguhnya tidak pernah menuntut ormasnya memiliki jabatan menteri, komisaris, proyek tambang, ataupun dapur MBG. mereka hanya berharap organisasi yang berani mengetuk pintu kekuasaan saat hak rakyat kecil dirampas, dan tidak lupa daratan begitu pintu itu terbuka.

Kekuatan dan marwah sejati sebuah ormas islam terletak pada nyali serta jarak kritisnya.