Nerassuara.com – Ada ujar-ujar jawa yang mengatakan bahwa isuk dellé sore tempe, pagi kedelai sorenya tempe. Ungkapan ini tentu menjadi gambaran dari pembualan-pembualan, tidak tepat janji dan lain sebagainya. Namun secara nilai, pergeserannya agaknya sama dengan proses bongkar pasang kabinet kemarin (14 September 2026).

Ini bukan semata tentang pak Purbaya yang paginya masih bekerja, rapat dengan DPD, kemudian sorenya diganti oleh pak Suahasil yang memiliki track record sebagai teknokrat Kementerian keuangan bersama bu Srimulyani kala itu.

Ini tentang bagaimana relasi kuasa dan relasi sosial kemanusiaan bekerja. Mungkin juga memang sudah waktunya pergantian, sehingga la yasta’khiruna assa’ah, jadi memang tidak bisa ditunda, harus segera diganti. Artinya memang basis kepentingannya dengan solusi mengganti pak Purbaya.

Pagi harinya, memang pak Pur masih duduk menjalankan tugas negara, menghadiri rapat, berbicara tentang anggaran dan masa depan negeri, lalu beberapa jam kemudian namanya bergeser dari kursi yang sebelumnya ia duduki.

Asumsinya adalah “Apakah Purbaya lebih baik daripada penggantinya?” atau “Apakah pasar menyukai keputusan itu?” namun sebelum menjawab pertanyaan itu, agaknya yang paling menadasar adalah “apa sebenarnya yang terjadi di balik keputusan itu?”

Sebab pemerintahan bukan panggung pertunjukan tempat para pemain keluar masuk sesuka sutradara tanpa penjelasan kepada penonton. Dalam pagelaran pertunjukan saja ada sinopsis atau pengantarnya, lha ini kok sama sekali tidak ada, atau saya saja yang luput.

Kita kembali dulu, sambil ngopi sejenak. Pemerintahan adalah institusi publik. Uang yang dikelola adalah uang rakyat. Kebijakan yang dirumuskan menyangkut kepentingan hidup rakyat. Jabatan yang dipertukarkan bukan milik pribadi para penguasa, melainkan amanah yang bersumber dari mandat politik masyarakat. Gampangnya, rakyat itu adalah bosnya.

Karena itu, ketika seorang menteri masih menjalankan tugas pada pagi hari dan kemudian dicopot pada hari yang sama, kita tidak sedang mempertanyakan hak Presiden untuk melakukan pergantian. Hak itu ada. Yang patut dipertanyakan adalah bagaimana sebuah keputusan sebesar itu lahir, kapan keputusan tersebut sesungguhnya dibuat, siapa saja yang mengetahuinya, dan apa pertimbangan yang membuatnya harus dilakukan dengan cara demikian.

Atau ini seperti saat bidak catur yang tiba-tiba bisa mengambil kembali salah satu bidak yang sudah dimakan oleh bidak lawan ketika ada kesempatan, sehingga bidak tersebut dapat menjadi solusi terbaik atas kecanggungan pergerakan bidak lain, kecanggungan keuangan tentunya.

Pertanyaan semacam ini jangan diartikan sebagai bentuk kebencian kepada pemerintah. Ia justru lahir dari kesadaran bahwa kekuasaan, sebesar apa pun kewenangannya, tetap membutuhkan ruang yang terang benderang, cahaya. Karena nur yang memancar fi aidihin, di antara kekuasaan mereka menjadi kontrol sosial dari masyarakat, yang di awal sudah dikatakan sebagai bosnya.

Kita terlalu lama hidup dalam kebiasaan politik yang menjadikan kalimat “demi kepentingan rakyat” sebagai semacam mantra. Hampir setiap keputusan besar selalu mempunyai pembenaran yang sama. Demi rakyat. Demi stabilitas. Demi pembangunan. Demi kepentingan nasional. Demi masa depan bangsa. Tidak ada yang salah dengan kata-kata itu. Mungkin spirit awalnya memang demikian, kalau di tengah jalan spiritnya berbeda ya wallahu a’lam.

Sebab “rakyat” bukan satu tubuh yang memiliki satu kepentingan. Petani mempunyai kegelisahannya sendiri. Buruh mempunyai kehidupannya sendiri. Pedagang kecil mempunyai perhitungannya sendiri. Pekerja pabrik mempunyai kecemasannya sendiri. Pengusaha mempunyai kepentingannya sendiri. Pemerintah mempunyai agenda pembangunan sendiri. Dan kelompok-kelompok yang dekat dengan pusat kekuasaan tentu mempunyai kepentingan yang juga tidak selalu identik dengan kepentingan mereka yang hidup di pinggir jalan.

Maka ketika sebuah keputusan disebut sebagai keputusan demi rakyat, lantas rakyat yang mana? Di situlah harapan demokrasi bekerja. Demokrasi bukan hanya kemampuan memilih pemimpin setiap beberapa tahun. Demokrasi juga adalah kemampuan rakyat untuk bertanya ketika kekuasaan membuat keputusan. Bahkan pertanyaan yang tidak nyaman adalah salah satu tanda bahwa kehidupan demokrasi masih bernapas.

Ok, kita tidak perlu buru-buru mengatakan bahwa pencopotan Purbaya merupakan hasil tekanan kelompok tertentu. Kita belum memiliki bukti yang cukup untuk mengatakan demikian. Tetapi kita juga tidak perlu buru-buru menutup pertanyaan hanya karena pemerintah memiliki kewenangan formal untuk melakukannya. Makanya kita perlu nyinaoni, perlu menziarahi, perlu memperlajari bersama-sama.  

Pertama mungkin, lihatlah kebijakan yang sedang berjalan. Lihat siapa yang terkena dampaknya. Lihat siapa yang memperoleh keuntungan. Kedua, periksa siapa yang memiliki akses kepada kekuasaan. Ketiga, perhatikan perubahan kebijakan sebelum dan sesudah pergantian. Periksa waktunya. Dan terakhir, Periksa pernyataan para pejabat, lalu andingkan antara apa yang dikatakan dengan apa yang kemudian dilakukan.

Ini bukan untuk mencari kambing hitam, tetapi untuk menemukan kebenaran. Sebab kekuasaan selalu mempunyai kecenderungan untuk berbicara dengan bahasa yang indah.

Sementara kehidupan rakyat berlangsung dengan bahasa yang jauh lebih lugas, harga kebutuhan naik, pekerjaan sulit, utang menunggu, biaya sekolah datang setiap bulan, dan dapur harus tetap mengepul.

Rakyat tidak selalu memahami istilah fiskal, moneter, atau stabilitas pasar. Dan sesungguhnya rakyat tidak harus menjadi ahli ekonomi untuk memiliki hak bertanya kepada negaranya. Mereka hanya perlu memiliki satu kesadaran sederhana yaitu negara adalah milik bersama.

Walaupun saya sangat bangga melihat rakyat Indonesia ini, daya bertahannya, gotong royongnya dan kebahagiaannya, tidak dapat ditemui di negara lain, ya hanya di Indonesia. Belum jelas pemasukannya saja, sudah berani kredit motor, hp rusak bukan lantas dibuang tapi direparasi, jangan tanya bab motor, modivikasinya luar biasa, bahkan fungsinya bukan gemen-gemen, di satu sisi warung-warung kopi masih penuh sesak dengan canda tawa dan asap rokok masih ngepul juga. Punya rakyat yang begitu gagah dan gak gampang mengeluh itu seharusnya sungkanlah.

Maka jangan sampai rakyat hanya dipanggil ketika suara mereka dibutuhkan, kemudian diminta diam ketika keputusan telah dibuat. Kita juga perlu berhati-hati agar kegelisahan ini tidak berubah menjadi prasangka. Tidak setiap pergantian jabatan adalah konspirasi. Tidak setiap kebijakan yang menguntungkan kelompok tertentu otomatis merupakan hasil persekongkolan. Dan tidak setiap pejabat yang dicopot berarti sedang melawan kepentingan rakyat.

Tetapi sebaliknya, jangan pula setiap pertanyaan dianggap sebagai pembangkangan. Jangan setiap kecurigaan yang rasional disebut kebencian. Jangan setiap suara kritis dianggap sebagai ancaman terhadap stabilitas.

Bangsa yang dewasa bukan bangsa yang tidak pernah curiga kepada kekuasaan. Bangsa yang dewasa adalah bangsa yang mampu mengubah kecurigaannya menjadi pertanyaan, pertanyaannya menjadi pemeriksaan, dan pemeriksaannya menjadi pengetahuan.

Pergantian Purbaya memang hanya sebuah keputusan administratif-politik. Mungkin pula terdapat pertimbangan yang lebih dalam yang belum disampaikan kepada publik. Kita belum tahu. Kekuasaan boleh berganti wajah dalam satu sore. Ganti tiap bulan juga boleh kok.

Tapi ingat, negara yang sehat bukan negara yang rakyatnya selalu percaya kepada penguasa. Negara yang sehat adalah negara yang kekuasaannya tidak takut ketika rakyat bertanya.

Barangkali arti paling sederhana dari kemerdekaan adalah bukan sekadar bebas memilih siapa yang memimpin, melainkan tetap mempunyai keberanian untuk bertanya kepada siapa pun yang sedang memegang kekuasaan; untuk siapa keputusan itu dibuat, siapa yang menanggung akibatnya, dan siapa yang sebenarnya mendapatkan manfaat darinya.

Jangan sampai Summun bukmun umyun, karena bisa jadi potensi ketidakpercayaan public juga akan menyebabkan fahum la yarji’un, mereka tidak kembali, tidak peduli, tidak nggubris, kata orang-orang dulu, kalau sudah tidak diperhatikan sama sekali itu kemungkinannya ada dua, bisa jadi tidak tahu, atau bisa jadi sudah tidak sayang.[]